Medan-BeritaTerbaru.Wiki.Setiap pejabat publik dituntut dapat memahami posisinya sebagai pelayan masyarakat. Meskipun pejabat tersebut merupakan pengurus dalam Organisasi Kemasyarakatan seperti Ormas maupun LSM, namun yang bersangkutan harus mampu menyesuaikan tupoksinya selaku pelayan ditengah masyarakat.

“Kalau tidak memahami posisinya, pastilah akan terjadi konflik interest”, jelas Kordinator Forkom LSM Bersatu Sumut Indonesia, M.Yusuf Siregar, yang berasal dan sekaligus menjabat Ketua DPP LSM Strategi saat diminta menanggapi soal fenomena Sekretaris Dinas (Sekdis) Kesehatan Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) yang mengaku anggota salah satu LSM, Senin (1/3).

Menurut aktivis yang akrab disapa Boy Siregar ini, diantara fungsi LSM yaitu menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan utamanya pada bagian yang sering tidak terlihat oleh pemerintah, kemudian mengawasi kebijakan serta jalannya pemerintahan. Boy sangat menyayangkan pernyataan dan ‘sikap arogan’ dr Helmi NI Sinaga M.Kes (dalam kapasitas Sekdis) yang mengaku sebagai anggota LSM ketika dimintai konfirmasi oleh awak media terkait kedinasannya.

Pernyataan itu diduga kuat sengaja dilontarkan dr Helmi agar dirinya bisa menghindar dari kewajibannya memberi informasi sebagai pejabat publik. Selaku orang nomor dua di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Sergai dr Helmi mempunyai kewajiban memberi informasi yang dibutuhkan seputar tugasnya kepada media ataupun LSM sebagai fungsi kontrol.

“Jangan keanggotaannya di LSM dijadikan alasan untuk menghindar,” tandas Boy, serta menduga adanya kemungkinan jika dr Helmi tidak berkenan lagi menjadi pejabat publik sehingga mengeluarkan pernyataan tersebut.

“Sebaiknya Bupati melalui Sekda Pemkab Sergai segera megevaluasi keberadaan dr Helmi”, pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dr Helmi NI Sinaga menolak memberikan konfirmasi terkait penggunaan anggaran rapid tes kepada para petugas KPPS dalam Pilkada akhir tahun 2020.

“Saya anggota LSM juga kok, jangan saya yang dikonfirmasi”, ucap dr Helmi pada Senin (22/2/2021) lalu.

Dianya bukan memberi penjelasan malah justru mengaku sebagai anggota LSM dengan maksud agar tidak ditanya hal tersebut.

“Tanya saja PPK dan ibu Kadis sebagai penanggung jawab pengguna anggaran, saya tidak tahu menahu anggaran tes rapid yang diberikan KPUD dalam Pilkada 9 Desember 2020, saya hanya menjalankan perintah”, terangnya, serta mengaku meskipun jabatannya orang kedua di dinas Kesehatan Sergai tapi bukan kapasitasnya soal anggaran.

“Semua sudah ada ketentuannya dan coba konfirmasi saja pada puskesmas yang sudah melakukan kegiatan tersebut”, kata dr Helmi.

(Abdurrahman)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here