Pemkot Pariaman-BeritaTerbaru.Wiki.Dugaan korupsi pada program rehap murah tidak layak huni di lingkungan pemerintahan kota Pariaman, semakin panas, sejumlah pihak terkait, saling lempar tanggungjawab.

Program yang dilaksanakan pada beberapa tahun lalu , namun hingga saat ini (tahun 2021) program itu terlihat terbengkalai, akibatnya sejumlah warga miskin tersebut hanya bisa mengelus dada seraya berharap pihak pemerintah memberikan penjelasan yang kongkrit,dan jangan membiarkan masyarakat jadi korban pengibulan oleh oknum-oknum bermental maling.

Program di erah Rismen saat menjabat kepala dinas PERKIM saat dikonfirmasi melalui whatsapp mengatakan pada awak media ini, “Saya kadis perkim terhitung 17 november 2017, 1 Januari 2019 saya sudah non job, dinas perkimtan dibubarkan, selama 2018 itu, kegiatan yang terbengkalai sudah saya upayakan melaksanakan, namun yang tersisa tentu dilanjutkan oleh dinas baru yg ditetapkan walikota
Silahkan konfirmasi, kalau tidak salah itu menjadi kewenangan dinas perkim” jawabnya.

Terbengkalainya progran menimbulkan, Siapa yang arus bertangung jawab atas jeritan terkait bantuan rumah tidak layak huni ini? masyrakat di Naras 1 Pemkot Pariaman ini provinsi Sumatera Barat ini telah menderita dibuat hingga bertahun-tahun.

Sementara itu pihak Dinas perumahan Rakyat kawasan pemungkinan dan lingkungan hidup ( PARKIM) yang di komandoi oleh M, Syukri, SE M, Si terkesan buang badan saat dikonfirmasi terkait dalam masalah ini.

Sementara itu ketua LSM GPRI DPD Sumatera Barat Zaherman, mengutuk oknum yang nekat membuat rakyat kecil menderita, dan sudah selayaknya pihak aparat penegak hukum (APH), mengebangkan hasil temuan dan mencari “Penjahatnya” untuk di hukum. Jangan biarkan mereka menari-nari dalam penderitaan masyarakat, pasalnya proyek ini mati suri semejak tahun 2017, tegas Zaherman.

Sementara itu, kepala Dinas perumahan Rakyat kawasan pemungkinan dan lingkungan hidup ( PARKIM) yang di komandoi oleh M, Syukri, SE M, Si saat dikonfirmasi media ini via pesan WhastApp mengatakan. “kalau ingin klarifikasi dan tahu detail masalah ini sebaiknya di tanya pada PPK dan Kadis pada waktu kegiatan ini dilaksanakan, kalau tak salah ini kegiatan tahun 2017 sementara saya menjabat baru tahun 2020” jawab M, Syukri, SE M.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sedikitnya ada 6 kelompok yang mendapatkan bantuan anggaran untuk program rumah tidak layak huni, dan dikabarkan ada 5 kelompok yang bermasalah.Sementara informasi yang berhasil di himpun media ini, bahwa Per kelompok ada sekitar 20 rumah.

Ibu Rosi yang disebut-sebut sebagai Suplayer untuk perkerjaan rumah tidak layak huni tersebut.

Saat awak media ini mencoba menghubungi ibu Rosi selaku Suplayer, melalui whatsapp nya yang kami diduga milik pribadinya,bu rosi memilih bungkam, ada apa?.

Diberitakan sebelumnya, ditemukan sejumlah warga yang tinggal di rumah reot, yang diduga korban kejahatan oleh oknum pemerintahan Pemerintahan Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.Indikasi ini semakin kuat, mengingat proyek pemerintah untuk warga miskin ini terkesan mangkrak dan dibiarkan bak kandang ayam.

Namun akan kondisi ini seakan pemerintah tidak peduli, bahkan diduga melindungi oknum penjaganya,sehingga membiarkan warga yang menjadi korban dan terlantar. Terbukti, satu tahun lebih program ini berlaku, namun pihak yang terkait dalam program ini dibiarkan bersenang-senang di atas penderitaan warga.

Menyimak atas pengakuan Kardika warga miskin yang tinggal di Naras 1 Kota Pariaman pada awak media ini menceritakan akan musibah yang mereka alami akibat ulah oknum.

“Kami mendapatkan batuan rumah tidak layak huni sebesar Rp.30 juta dengan ukuran 6×6, bantuan itu berupa bahan bangunan, namun bantuan yang kami terima baru 15 juta, itu berupa bahan bangunan, dan bantuan itu turun sekitar 3 tahun yang lalu. Kami tidak tahu lagi ceritanya hingga saat ini kekurangan anggaran bantuan tersebut,karena sampai sekarang sudah tidak ada kabarnya, makanya bangunan rumah ini terbengkalai” terangnya pada wartawan media ini.

Kardika juga mengaku, bahwa dirinya juga perna didatangi oleh seorang petugas dari kejaksaan.”Kemarin ada salah satu dari oknum dari kejaksan datang kemari” kata Kardika.

Kehadiran oknum dari kejaksaan ini patut dipertanyakan, bahwa dugaan praktek korupsi dalam program bantuan rumah tidak layak huni ini harus di usut tuntas, jangan biarkan oknum perampok bantuan untuk keluarga miskin itu dibiarkan begitu saja, harap salah seorang warga.

Permainan kotor oleh oknum tertentu bantuan di duga untuk rumah tak layak uni , buat masyarakat miskin semakin miris dan perbaikan rumah mereka jadi terbengkalai, sebab rumahku adalah istanaku jangan berubah jadi rumahku dibuat jadi korban kejahatan demi memperkaya oknum.tambah warga dengan mimik wajah sedih.

Kaharnya anggaran bantuan ini sebesar Rp.30 juta jenis bahan bangunan, dan nyatanya diberikan hanya Rp.15 juta berupa material dan tidak ada kejelasan hingga sampai tiga tahun, bahkan pembangunan jadi terbengkalai, kejadian ini tidak bisa di biarkan, dinas terkait yang menyalurkan bantuan ini, harus bertanggungjawab”

Jangan jadikan warga miskin jadi sarana oleh oknum mencari keuntungan, kejadian ini harus kita kawal dan kami minta dinas terkait harus memberikan penjelasan, agar masyarakat mengetahui, kendalanya dimana, kenapa sudah sampai tiga tahun, anggaran itu tidak jelas,ada apa? Ini sudah sangat mencurigakan.

( Zul Nazri )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here