Kotim-BeritaTerbaru.Wiki.M.Abadi selaku ketua fraksi PKB DPRD Kotim meminta agar penegak hukum baik KPK kejaksaan kepolisian dan ombusmen bisa melaksanakan fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kerena ada dugaan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak melaksanakan apa yang di atur di dalam UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

Kerena salah satu contoh seperti permasalahan yang terjadi antara koperasi Garuda maju bersama dan PT Kma perihal kewajiban perusahan membangun plasma atau kemitraan seluas 20 persen di areal ijin konsesi dan sudah tertuang di dalam sertipikat dan SK HGU PT Kma namun masih belum di serahkan maka pada hari Kamis tanggal 15 Maret tahun 202.

Masyarakat dua desa yang tergabung di dalam koperasi Garuda maju bersama bersepakat memohon kepada kepala desa desa Pahirangan dan kepala desa tangkarobah agar membuat rekomendasi kepada bupati Kotim untuk mencabut ijin usaha perkebunan kerena PT KMA diduga melanggar pasal 58.59.60 undang undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan Permentan 98 tahun 2013 pasal 50 pergub Kalteng nomor 12 tahun 2014 tentang usaha perkebunan di provinsi Kalimantan tengah.

Perda Kotim nomor 20 tahun 2012 tentang usaha perkebunan pola kemitraan dan permohonan pengusaha koperasi perihal pencabutan ijin usaha pengolahan dan ijin usaha perkebunan PT Kma tersebut telah ditindak lanjuti oleh kepala desa pahirangan dan sekretaris desa tangkarobah adapun yang dilakukan sekretaris desa tangkarobah ini tidak bertentangan dengan UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN yang di atur dalam pasal Pasal 17
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang
menyalahgunakan Wewenang.
(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. larangan melampaui Wewenang;
b. larangan mencampuradukkan Wewenang;
dan/atau
c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Justru apa bila tidak di tindak lanjuti apa yang menjadi keputusan masyarakat atas dasar aturan yang berlaku maka pejabat melanggar pasal 17 hurup C.

Maka atas dasar yang ada M.Abadi meminta agar bupati Kotim bisa melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi pemerintah desa kerna mengingat bahwa desa mempunyai hak mengurus desa sesuai undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

(Anton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here