Medan-BeritaTerbaru.Wiki – Masyarakat Belawan bahari bersama DPW SIAP SUMUT melakukan aksi unjuk rasa damai di kantor BPN Kota Medan, Jln. STM Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kamis, (04/02/2021).

Dalam aksi demo tersebut terjadi tanya jawab antara masyarakat yang demo dengan perwakilan BPN kota Medan, karena kesal dengan penjelasan yang tidak sesuai dengan hasil pertemuan sebelumnya dan ada dugaan BPN melakukan pengukuran tanah tanpa dilihat masyarakat,akhirnya aksi
Demo dilanjutkan di Kantor Kejatisu, Jln. A.H Nasution, Medan meminta Kejatisu agar kiranya bisa mengambil alih perkara ini, agar memeriksa Kepala BPN Kota Medan, Camat Belawan Bahari atas dugaan permainan dan kongkalikong tentang lahan tanah yang telah dihibahkan kepada masyarakat untuk dipakai menjadi kepentingan umun .

Karena hingga saat ini masalah tanah di Jln. Ahmad Bekawan, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan menjadi bermasalah atas penguasaan sepihak oleh PT .STTC yang sebenarnya lahan tersebut telah dihibahkan oleh seorang warga agar bisa di pakai untuk jalan tetapi diserobot dan akhirnya warga tidak bisa melintas sebab di pasang police line.

Sesuai dengan Pasal 385 ayat (1) KUHP, disebutkan, ‘Jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,(secara tidak sah) menjual,menukar atau menjadikan tanggungan hutang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 ( empat ) tahun penjara’

Dalam aksi demo Masyarakat Belawan Bahari, meminta Dirut PT STTC dipanggil atas dugaan penyerobotan lahan seluas 13.431 M2, yang telah dihibahkan kepada masyarakat, pecahan dari SHM Nomor 720, yang menurut masyarakat dikuasai oleh P.T STTC.

Dedi Arisandi Ritonga sebagai koordinator aksi demo, bersama masyarakat dalam orasinya menyampaikan Sikap dan meminta APH bisa melakukan penyelidikan .

” Kami percaya Kejatisu akan menegakkan hukum dan aturan yang adil bagi masyarakat Belawan Bahari ” ujar Dedi Ritonga.

Lanjutnya masyarakat meminta agar Kejatisu segera memanggil pihak- pihak yang terlibat dan mengusut kasus penyerobotan tanah tersebut karena hal ini bukan saja sudah dihibahkan tetapi sudah menjadi milik negara, yang saat ini dipasang garis polisi, namun dikelola oleh PT STTC, ungkapnya.

Masyarakat Belawan Bahari yang berdemo di depan kantor kejatisu diterima oleh Dina Silalahi sebagai perwakilan dari Kejatisu. Disampaikan oleh Dina Silalahi bahwa, laporan ini akan disampaikan kepada pimpinan kami Kejatisu ,serta menyarankan agar melampirkan serta melengkapi berkas dan membuat laporan pengaduan masyarakat terkait tanah yang dipasang garis polisi, agar bisa segera disampaikan dan diproses oleh Kejati Sumut.

” Laporan ini akan saya sampaikan kepada Kepala Kejatisu, soal tanah yang di Police Line agar dilampirkan sebagai bukti laporan ” ujar Dina.

” Silahkan membuat laporan resmi terkait permasalahan ini, kami memiliki bidang yang menangani laporan pengaduan masyarakat ” jelasnya.

Setelah mendapat respon dan penjelasan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, masyarakat Belawan Bahari dan Solidaritas Aktivis Peduli Sumut, membubarkan diri dengan tertib . ( JM ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here